BADAN HUKUM PSHT 16 DI CABUT DI KASBANGPOL BALIKPAPAN

Badan hukum psht p16 di cabut

www.jejakperkara.comMencakup dasar dasar hukum yang berlaku terkait pencabutan dan pembatalan dokumen kantor kesatuan bangsa dan politik (kasbangpol) kota Balikpapan  tahun 2020 Tetang surat keterangan melapor  (SKM) Persaudaraan Setia Hati Terate cabang balik papan nomor: 220/031/85/ORM/Halbinpol.


Sesuai  surat ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Balikpapan ,yaitu Bambang Widiyanto pada nomor 034/PSHT-033/v/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang permohonan pengkajian kembali SKM PSHT .

Dengan putusan Pengadilan tata usaha negara nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT,tentang pembatalan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia. Nomor AHU-0010185.AH.01.07 tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan persaudaran setia hati Terate (PPSHT) dan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara.

Keputusan tersebut di kuatkan lagi dengan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PT-TUN) nomor 155/B/2020/PT.TUN.JKT.

Berdasarkan informasi perkara Mahkamah agung Republik Indonesia nomor register: 29k/TUN/2021, jenis perkara tata usaha Negara (TUN) klasifikasi badan hukum dengan amar putusan (TOLAK KASASI) nomor 217/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Februari 2021.

Adapun dasar dasar hukum, sebagai berikut:

1. UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

2. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

3. Peraturan Menteri hukum Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan

4. Peraturan menteri dalam negri Republik Indonesia nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan.

Sesuai pasal 31 ayat 1 UU nomor 17 tentang ormas, pengurus yang berhenti atau di berhentikan dari kepengurusan, tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau ormas yang sama selanjut nya pasal 31 ayat 2," dalam hal pengurus yang berhenti atau di berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau ormas yang sama tersebut tidak di akui dalam undang udang ini .

Terimakasih telah berkunjung di humas psht

Salam persaudaraan PSHT jaya






3 komentar untuk "BADAN HUKUM PSHT 16 DI CABUT DI KASBANGPOL BALIKPAPAN"